BADAN ANGGARAN
(BANGGAR)

---

🏛️ Badan Anggaran DPR Papua Pegunungan

Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan dewan pada DPR Papua Pegunungan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR, khususnya dalam pembahasan dan penetapan APBD.

---

🔎 Kedudukan

Badan Anggaran adalah unsur DPR yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna. Banggar menjadi forum utama pembahasan kebijakan fiskal daerah bersama Pemerintah Provinsi.

---

📌 Tugas dan Wewenang

Secara umum, Badan Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Pemerintah Daerah.
2. Membahas Rancangan APBD (RAPBD) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
3. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan anggaran antara komisi dan TAPD.
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap kebijakan fiskal daerah.
5. Membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Mengawal agar alokasi anggaran selaras dengan visi pembangunan Papua Pegunungan dan kebutuhan masyarakat.

---

👥 Keanggotaan

Badan Anggaran terdiri dari:

• Pimpinan DPR,
• Perwakilan fraksi secara proporsional,
• Anggota yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPR.

Keanggotaan Banggar mencerminkan komposisi politik DPR.

---

⚖️ Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas Badan Anggaran mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
• Peraturan DPR Papua Pegunungan tentang Tata Tertib DPR (sesuai nomor dan tahun yang berlaku)

STRUKTUR PIMPINAN & KEANGGOTAAN BANGGAR