Saat Kita Menyederhanakan Alam, Kita Mengabaikan Kompleksitas Kemanusiaan
Oleh: Yos Elopere,S.IP.,M.Sos
Ketua DPR Papua Pegunungan
Sudah menjadi naluri manusia untuk mencari sebab–akibat ketika tragedi datang. Banjir dan longsor yang menimpa distrik terpencil di Papua Pegunungan merupakan contoh nyata betapa alam menunjukkan kekuatannya tanpa kompromi, namun respons kita terhadap bencana alam tidak bisa kita sebut soal alam saja. Ada dimensi kemanusiaan, kebijakan, akses, dan tanggung jawab kolektif yang tidak boleh hilang dalam wacana publik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan (DPRP), Yos Elopere,S,IP.,M.Sos, dalam pernyataannya kepada media menekankan bahwa “ini soal hukum alam sehingga tak boleh dikaitkan dengan masalah lainnya.” Kalimat ini memiliki niat baik yaitu menjaga fokus pada kemanusiaan korban namun pada akhirnya justru membatasi ruang diskusi yang lebih luas tentang peran negara, akses masyarakat, dan tata kelola bencana.
Benarkah soal alam tak boleh dikaitkan dengan “masalah lain”?
Kita perlu bertanya: apakah benar-cara pandang itu membantu?
Alam Tidak Pernah Berdiri Sendiri
Alam memang memiliki hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Ia menakar curah hujan dan memicu longsor ketika kondisi geologi tak lagi stabil. Namun, cara kita mengelola wilayah, membuka akses, membangun infrastruktur, dan menyediakan bantuan adalah tentang keputusan manusia. “Masalah lain” yang ingin dipisahkan oleh DPRP seperti akses keluarga korban, sinergi lembaga, bahkan peran militer dan pemerintah daerah justru bagian tak terpisahkan dari respon terhadap bencana.
Misalnya, ketika keluarga korban tidak mendapatkan akses untuk mencari sanak mereka sendiri, kita membicarakan bukan hanya soal alam, tetapi soal akses, hak, dan keadilan. Jika medan sulit karena logistik yang tidak memadai atau ada kebijakan keamanan yang membatasi akses, kita sedang berada di ranah sosial dan politik. Menyederhanakan itu menjadi “hanya soal alam” berarti meminimalkan kebutuhan untuk evaluasi dan perbaikan.
Ketika “Fokus Pada Alam” Menjadi Alasan Untuk Tidak Mengevaluasi Kebijakan
Seringkali dalam diskursus publik, kita melihat narasi yang ingin menjaga wacana tetap steril tanpa “masalah lain”. Rasa takut kritik atau keinginan menjaga stabilitas bisa membuat pejabat memilih pernyataan yang aman: “Ini soal hukum alam”. Tetapi pendekatan semacam ini dapat menutup ruang introspeksi apakah prosedur respons bencana sudah tepat, apakah ada koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat, atau apakah prinsip hak asasi manusia dihormati dalam konteks aksi penyelamatan.
Pandangan sempit seperti ini bisa berakibat pelepasan tanggung jawab kolektif dari mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Padahal setiap aspek alam, manusia, kebijakan saling berkaitan dalam membentuk hasil akhir ketika bencana terjadi.
Harapan, Bukan Sekadar Penyangkalan
Yos Elopere benar ketika mengajak seluruh pihak melupakan perbedaan pandangan dan fokus pada kemanusiaan korban. Itu adalah panggilan mulia yang harus tetap kita pegang. Namun, pendekatan seperti itu seharusnya tidak membatasi disiplin pikiran kita. Justru harus membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana memperbaiki respons bencana, bagaimana memberikan akses yang manusiawi kepada keluarga korban, serta bagaimana menggabungkan kepentingan alam dan manusia dalam kebijakan publik.
Karena pada akhirnya, ketika kita membicarakan alam tanpa membicarakan manusia dan kebijakan yang mengaturnya, kita membiarkan narasi yang terlalu sederhana untuk realitas yang jauh lebih kompleks.
Meningkatkan Ekonomi Tanah Papua
melalui Sinergi Antar Wilayah
Oleh: Melisa Ivani Tabo
Anggota Komisi II Bidang Perekonomian
Tanah Papua adalah tanah yang kaya potensi, baik dari sumber daya alam maupun keberagaman budaya dan manusia. Namun, tantangan pembangunan yang merata masih nyata terasa. Seringkali kita berbicara tentang potensi secara individual setiap kabupaten atau provinsi menilai kekuatannya sendiri. Padahal, masa depan ekonomi Papua justru bisa terbangun melalui kolaborasi antar daerah yang saling menguatkan. Model kerja sama yang kini tengah diperkuat antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sejatinya adalah contoh nyatanya. Kerja sama yang dirintis sejak 2023 dan terus dijalankan hingga kini menunjukkan visi bersama antar pemimpin daerah untuk lebih dari sekadar projek formalitas, melainkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksi ekonomi konkret. Apa yang dilakukan kedua pemerintah daerah ini bukan hanya simbol kerja sama, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, nilai tambah ekonomi, dan konektivitas pasar antarwilayah. Dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup sektor pertanian, perikanan, distribusi pangan serta peluang usaha lainnya, kedua wilayah ini telah membuka ruang bagi integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan Papua.
Kerja Sama Sebagai Jembatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Kerja sama ini hadir bukan sekadar untuk meningkatkan angka produksi, tetapi untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai contoh, Papua Pegunungan memiliki tantangan serius dalam akses terhadap ikan segar dan produk laut lainnya. Melalui sinergi dengan Biak Numfor yang kaya potensinya di sektor perikanan terbuka peluang untuk mengalirkan produk ikan segar ke wilayah pegunungan, sehingga masyarakat di sana mendapatkan kebutuhan gizi yang selama ini sulit terpenuhi.
Begitu pun sebaliknya, wilayah pesisir yang memiliki kelebihan produk laut juga membutuhkan pasokan sayur-mayur dan produk pertanian dari daerah pegunungan. Hal ini mencerminkan prinsip saling melengkapi yang ideal dalam ekonomi regional, di mana setiap wilayah tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling tergantung.
Menyusun Sinergi Baru Ekonomi Papua Raya
Apa yang terjadi antara Papua Pegunungan dan Biak Numfor patut menjadi model pembangunan regional di Tanah Papua. Kolaborasi ini layak dikembangkan tak hanya dalam hal distribusi pangan dan pertanian, tetapi juga memasukkan unsur investasi, teknologi, dan kapasitas pengolahan produk lokal.
Kita membutuhkan sinergi yang lebih jauh lagi, seperti:
- Penataan rantai pasok yang efisien antar kabupaten dan provinsi.
- Peningkatan fasilitas ekspor untuk komoditas unggulan Papua.
- Pembukaan akses pasar yang lebih luas melalui hubungan kerja antarwilayah yang kokoh.
Kerja sama antar daerah bukan lagi menjadi pilihan itu adalah kebutuhan strategis untuk dapat bertahan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Dengan membangun ekonomi yang terintegrasi, kita tidak hanya mengejar pertumbuhan angka statistik semata, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika sinergi ini terus didorong, maka tidak lama lagi kita akan melihat Tanah Papua sebagai wilayah yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga kuat secara ekonomi karena setiap daerah saling memperkuat, bukan berdiri sendiri.
