WAMENA – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan periode 2024–2029 resmi diambil sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPR Papua Pegunungan, Jumat (31/01/2025). Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Djaniko MH Girsang.
Empat pimpinan DPR Papua Pegunungan yang dilantik terdiri dari Ketua DPRP Pegunungan Yos Elopere, Wakil Ketua I Hengky D. Jikwa, Wakil Ketua II Terius Yigibalom, dan Wakil Ketua III Bertus Asso. Dengan pelantikan tersebut, struktur pimpinan DPR Papua Pegunungan periode 2024–2029 resmi terbentuk secara definitif.
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere menyampaikan bahwa setelah pelantikan pimpinan dewan, agenda prioritas yang akan segera dilakukan adalah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPR.
“Setelah pelantikan ini, kami akan segera menyusun alat kelengkapan dewan, menyusun rencana kerja pimpinan DPRP, merancang tata tertib dewan, serta menetapkan pembagian tugas antara ketua dan para wakil ketua,” ujar Yos Elopere.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar unsur pimpinan dan anggota dewan agar seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan demikian, fungsi utama DPR dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V. Wanggai dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pelantikan pimpinan DPR Papua Pegunungan yang berlangsung dengan lancar.
Menurut Velix, pelantikan pimpinan DPRP Pegunungan merupakan bagian penting dari 12 roadmap atau langkah strategis pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, khususnya dalam penguatan kelembagaan pemerintahan dan politik daerah.
“Roadmap tersebut mencakup berbagai aspek penting, antara lain penguatan perangkat daerah, manajemen ASN, penyusunan kerangka perencanaan pembangunan, rencana tata ruang wilayah, serta rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah,” jelasnya.
Selain itu, Velix menambahkan bahwa aspek kelembagaan politik seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua Pegunungan juga menjadi bagian dari proses penguatan sistem pemerintahan daerah yang sedang dibangun sejak terbentuknya provinsi ini.
Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan kelembagaan DPR Papua Pegunungan telah melalui tahapan panjang, dimulai dari pelaksanaan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024, pelantikan anggota DPRP Pegunungan pada 8 November 2024, hingga pelantikan pimpinan definitif pada 31 Januari 2025.
“Momentum ini menjadi saksi bahwa fungsi kelembagaan DPR Papua Pegunungan kini semakin lengkap dan siap menjalankan tugas-tugas kedewanan,” ujarnya.
Dengan terbentuknya pimpinan DPR Papua Pegunungan secara definitif, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah pembahasan tata tertib dewan serta pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Velix juga menilai bahwa terbentuknya pimpinan DPR secara definitif akan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPR Papua Pegunungan dalam mendukung pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif sudah mulai terbentuk melalui berbagai agenda, seperti kunjungan kerja, pelaksanaan reses anggota DPR pada akhir Desember 2024, serta sidang paripurna pembahasan RAPBD yang dilaksanakan dalam satu bulan terakhir,” jelasnya.
Dengan pelantikan pimpinan DPR Papua Pegunungan tersebut, diharapkan lembaga legislatif daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam merumuskan kebijakan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
